reformasi intelijen indonesia - An Overview

reformasi intelijen indonesia - An Overview

Blog Article

Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Danger-Dependent Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.

Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Not all articles the Library has archives for is now available with the Library’s Web page. Constraints impacting use of the archived written content contain a 1-calendar year embargo interval for all written content during the archive.

[18] The chain of command flowed straight from the ABRI commander in chief via the Main of Staff of the Army into the 10 territorial instructions' commanders, after which to subordinate army territorial commands.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

For analysis reasons, doctrine are available in publications, papers, or other media for jurist thoughts. Illustration of noteworthy doctrine is definitely the opinion of J. Satrio, whose textbooks, papers, and lectures have been a common reference for practitioners in the sphere of civil legislation, and Yahya Harahap, whose writings happen to be sought as source of clarifications for each criminal and civil procedural regulation. Nonetheless, it ought to be observed that most of the scholarship of J. Satrio and Y. Harahap is posted possibly in Dutch or Indonesian, and therefore its accessibility to scientists without the requisite reading through capacity in these types of Baca selengkapnya languages are going to be minimal.

Berdasarkan hasil diskusi, ada beberapa rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas BIN dengan menerapkan pendekatan berbasis ancaman.

Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.

Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai target musuh, yaitu musuh jarak jauh (

Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.

Namun langkah intelijen untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat, kerap kali tidak mendapat apresiasi yang layak. Bahkan masyarakat seakan tengah dijangkiti oleh sindrom ketakutan terhadap intelijen. Bahkan sebagian besar wakil rakyat juga demikian.[fourteen]

In 1512, the Portuguese set up its trade link in Indonesia. They released Roman Catholicism, remaining couple of vocabularies that keep on being in the countrywide language “Bahasa Indonesia” and local dialects spoken from the Spice Islands of Maluku, and these significantly experienced political and cultural importance in East Timor or Timor Leste, which was Section of Indonesia from 1976 to 1999. However it is the Dutch who set up the Roman-Dutch civil regulation legal technique to aid its trade and political-economic interest. This period of 350 yrs is comprised of a period of unique trade by a business having a maritime energy; the Dutch East India Business, or Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) starting off in 1596, and also a period of official colonization through the Dutch starting up in early 1800. From the latter period of time, Indonesia was referred to as the Netherlands East Indies. It ought to be observed on the other hand, the Dutch did not dominate the whole archipelago suddenly, but alternatively after some time. Their longest presence of three as well as a half century was on Jawa Island. Aceh, on the other hand, is One of the shortest. Resistance from neighborhood kingdoms and communities were the strongest factor. The British dominated for a short time period from 1811-1816 but didn't make considerable alterations to the present authorized process for this function. Experiencing the diversities of Indonesians, the Dutch popularized the usage of Malay language through Indonesia. This language later progressed into “Bahasa Indonesia.” Roman script was employed as the Formal creating technique. The Dutch did not contend with or govern the Indonesians right, but in the aristocrats and also the oriental settlers. Appropriately, population was divided into 3 classes: the Europeans to whom codified civil law was applicable, the overseas Orientals to whom Portion of civil legislation procedure controlled, plus the indigenous to which Adat legislation and Islamic regulation principles used.

Pada masa Orde Baru persoalan intelijen terletak pada terciptanya sebuah konsepsi “negara intelijen”. Konsep “negara intelijen” yang diperkenalkan Richard Tanter pada tahun 1991 untuk menjelaskan jejaring lembaga intelijen dan bagian-bagian khusus dari militer yang secara keseluruhan menjaga kelestarian rezim Orde Baru.

Worries had been lifted regarding the functionality of BIN being a Instrument with the political interests of your President.